Admin PUPR
Monitoring Progres Kegiatan Masjid Agung
Rabu (15/11/2023) telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor (Lanjutan) yang bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam rangka Pengamanan Proyek Strategis Kota Bogor Oleh Tim Walpam Kejaksaan Negeri Kota Bogor
Helaran Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542 disambut antusias oleh masyarakat yang memadati jalan Ir. H. Juanda hingga Jenderal Sudirman, untuk menyaksikan penampilan seni budaya melalui pertunjukan ataupun atraksi, Minggu (2/6/2024) pagi. Di tengah padatnya masyarakat yang datang menyaksikan helaran, Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor hilir mudik menjaga kebersihan di sekitar lokasi. Selain sudah ada fasilitas tempat sampah eksisting, disediakan juga tempat sampah mobile yang berkeliling di sekitar area. Selain itu ada juga personel pasukan kuning atau petugas kebersihan yang melakukan tugas membersihkan sampah yang berserakan dijalan. "Petugas yang kita turunkan pada kegiatan helaran ini ada 100 petugas. Selain itu kita juga siapkan dua mobil sweeper, dua kendaran pick up dan empat motor pengangkut sampah (mosam)," kata Kepala Bidang Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup, (DLH) Kota Bogor Deden Adi Suryadi.
Rabu (15/11/2023) Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina Monitoring lahan kawasan Lokasi pusat Pemerintahan baru Kota Bogor di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Diketahui, di lahan tersebut akan berdiri sekitar 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari total 30 OPD yang ada di Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor membangun akses menuju kantor Pusat Pemerintahan Baru. Dimana akses jalan tersebut dikerjakan melalui akselerasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dengan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dan PT Kharisma. Direktur Operasional PT SEG, Wahyu Kurniawan Bhayangkara, menjelaskan akses jalan yang akan terhubung dengan Kecamatan Bogor Selatan ini dibangun dalam rangka memecah beban lalu lintas di pusat kota. Tepatnya di sekitar Exit Tol Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Rabu (15/11/2023) telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor (Lanjutan) yang bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam rangka Pengamanan Proyek Strategis Kota Bogor Oleh Tim Walpam Kejaksaan Negeri Kota Bogor
Ketua Umum Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama pengurus dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor menemui Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman di kantornya, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Tujuan kunjungan ini dalam rangka memperkenalkan cabang olahraga (cabor) baru, yakni Lari Trail sekaligus menjajaki untuk menjadi anggota KONI Pusat dan bisa ikut dalam eksebisi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024. Pada pertemuan tersebut, Bima Arya menjelaskan bahwa ALTI berdiri sejak tahun 2016 dan saat ini sudah memiliki 21 pengurus provinsi yang beranggotakan 198 kabupaten/kota. Disamping itu, olahraga Lari Trail ini sangat digemari masyarakat Indonesia. Terbukti sudah ada 500 klub yang beranggotakan lebih dari 3 juta orang. Bahkan, sudah ada federasi internasionalnya. “Kami telah melakukan 2 kali Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Pertama di tahun 2022 di Kota Palu dan kedua di Jawa Barat tepatnya di (gunung) Pangrango. Melihat progres yang cukup cepat kita ingin coba untuk ikut eksibisi dalam PON XXI Aceh-Sumut, kiranya Ketum dan jajaran dapat memberikan arahan untuk ALTI untuk dapat jadi sebagai anggota KONI Pusat sehingga dapat ikut eksibisi pada PON tahun depan,” kata Bima Arya yang juga didampingi Ketua Harian ALTI, Muhammad Farhan dan Ketum KONI Kota Bogor, Muhammad Benninu Argoebie. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman memberikan apresiasi kepada ALTI karena progres yang dilakukan sangat luar biasa. Kata dia, Lari Trail ini salah satu cabor yang bisa memberikan dukungan kepada banyak hal dalam Sport Tourism dan Sport Industry. Harapan untuk bisa ikut dalam eksebisi PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 tersebut direspon baik oleh KONI Pusat. “Untuk ikut dalam ekshibisi PON itu harus menjadi anggota KONI Pusat. ALTI bergabung ke dalam salah satu cabang olahraga anggota KONI Pusat yang berkaitan, bisa ke Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), sehingga untuk ikut dalam ekshibisi sangat memungkinkan,” katanya. Namun, kata Marciano Norman ada opsi lainnya, yakni menjadi anggota luar biasa KONI Pusat. Anggota luar biasa KONI Pusat merupakan anggota baru yang diberikan kurun waktu untuk mempersiapkan organisasinya lebih siap untuk menjadi anggota KONI Pusat seutuhnya, namun tetap bisa ikut eksebisi PON, hanya saja medali yang diraih tidak berdampak pada perolehan kontingen. Atas arahan tersebut, Bima Arya mengucapkan terima kasih dan akan melaksanakan arahan Ketua Umum KONI Pusat. "Banyak hal yang perlu dipersiapkan ALTI untuk dapat dipertandingkan sebagai eksibisi pada PON yang akan datang," katanya. (Prokompi)
Rabu 15 November 2023 Camat Bogor Barat dan para Lurah se Kecamatan Bogor Barat berkoordinasi dengan dihadiri dari BPBD, DINSOS, PUPR, PERUMKIM & TAGANA Rapat Koordinasi ini membahas tentang cuaca extreme yang melanda Wilayah Kota Bogor ini khususnya Wilayah Bogor Barat terkait bencana. Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi beserta Kepala BPBD Theo Patriciano meminta agar semua OPD dan Petugas di Wilayah siap siaga dalam penanganan Bencana yang terjadi di Kota Bogor.
Minggu (12/11/2023) Wali Kota Bogor, Bima Arya meninjau progres pembangunan jembatan Otista di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina beserta Jajaran, Bima Arya sempat naik ke atas Balok Girder yang sudah terpasang melihat progres pembangunan. Bima Arya mengatakan, saat ini proyek pembangunan jembatan Otista sudah mencapai 87 persen."Artinya 25 hari lagi jembatan ini tuntas, dan bisa dilintasi warga. Pemasangan balok girder yang jadi salah satu tahapan paling krusial sudah dilewati dengan lancar, saat ini sudah mulai pembesian dan pengecoran jembatan,"Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan "Tahapannya itu kita baru selesai untuk pemasangan delapan balok girder jembatan. Saat ini kita sudah mulai pengecoran jembatan, kemudian ada pembesian juga berjalan, target untuk pengecoran itu di 10 hari," .Dalam waktu 25 hari ke depan ini, hal yang menjadi krusial adalah dalam proses pengurugan jembatan mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan. Meski demikian pihaknya optimis pengerjaan jembatan akan selesai tepat waktu.
Rabu (08/11/2023) Dinas PUPR Kota Bogor menerima Kunjungan dari Komisi III DPRD Kabupaten Agam. Dalam Kunjungan tersebut Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Muhamad Hutri, ST., MT menyampaikan bahwa Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 11.850 Ha dengan kawasan yang dikelilingi oleh Kabupaten Bogor ada 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan terbagi kedalam Utara, Barat, Selatan, Timur, Tengah dan Tanah Sareal. Potensi Kota Bogor ini adalah Kota Wisata agar bisa meningkatkan dari pendatang dan para penggunaan fasilitas-fasilitas seperti hotel, rumah makan, kuliner dsb yang ini merupakan bagian dari PAD Kota Bogor. Secara umum tahun ini pemerintah pusat difokuskan untuk DAK untuk program sanitasi kegiatan ini ada beberapa hal penyesuaian dikarenakan Kota Bogor ada beberapa tahapan proses refocusing maka ini menjadi dampak kinerja bagi Dinas agar bisa memetakan kembali program-program prioritas yang merupakan program-program walikota agar bisa selesai dilaksanakan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim melakukan safari ke Sekolah Bina Bangsa Sejahtera (BBS) di Jalan Raya Dramaga, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (6/12/2023). Safari ke sekolah ini dilakukan untuk menyosialisasikan sekaligus mengkampanyekan bulan dana PMI ke sekolah-sekolah swasta di Kota Bogor. "Hari ini saya khusus datang ke sini dalam rangka kemanusiaan, karena kepedulian terhadap kemanusiaan ini tidak boleh di kotak-kotakan, semua harus punya kepedulian termasuk sekolah swasta yang baru tahun ini kami libatkan," ujar Dedie Rachim. Dedie Rachim mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang sudah memberikan dana hibah ke PMI Kota Bogor. Namun di sisi lain masyarakat dan lembaga juga perlu membantu berdonasi mengingat dana ini akan dipergunakan PMI untuk urusan kemanusiaan, mulai dari pelayanan kesehatan, pembuatan dapur umum, bantuan ketika terjadi bencana kekeringan, bencana longsor, bencana puting beliung dan kebutuhan darah. "PMI ini lembaga kemanusiaan non profit. Salah satu sumber dananya dari kepedulian masyarakat, karena ada biaya operasional dan biaya penanganan bencana. Jadi kami datang untuk mengetuk hati para calon donatur mulai dari siswa dan yayasan agar mau berdonasi," katanya. Di tempat yang sama, Ketua PMI Kota Bogor, Edgar Suratman mengatakan, target bulan dana PMI 2023 ini yakni Rp 1 Miliar atau minimal jumlahnya sama dengan tahun lalu yakni Rp 700 juta. Smpai hari ini dana yang terkumpul baru mencapai Rp 200 juta. Padahal bulan dana PMI berakhir di akhir Desember 2023 dan akan diserahterimakan pada Januari 2024. "Kami terus sosialisasi dan safari ke semua yang berkomitmen untuk membantu PMI, termasuk ke sekolah-sekolah dan ke instansi lainnya gak terkecuali ke Kebun Raya Bogor," katanya.(Prokompim).
Wakil Wali Kota Bogor yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat menurunkan angka stunting. Sebab, penurunan angka stunting di Kota Bogor menjadi yang tertinggi di Jawa Barat, dari 2.363 menjadi 1.849 atau turun 514 kasus. “Penurunan stunting Kota Bogor menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Terima kasih untuk para donatur dan kolaborator, terutama di wilayah yang selama ini sudah bahu membahu bertekad menurunkan stunting di Kota Bogor,” kata Dedie Rachim saat Stunting Summit Kota Bogor di Saung Dolken, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Rabu (6/12/2023) Angka stunting di Kota Bogor sebagaimana yang dilaporkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor sekaligus Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bogor, Anas Rasmana dari 2.363 tinggal 1.849 kasus. Untuk itu kata Dedie, masih terus diupayakan dalam satu dua bulan ke depan sehingga diharapkan terjadi penurunan yang lebih signifikan. Sebagaimana diketahui target prevalensi nasional sebesar 14 persen. Dengan penurunan yang dicapai Kota Bogor, maka kata Dedie bisa memberikan pengaruh kepada Jawa Barat maupun nasional. Dalam perjalanannya, Dedie mengatakan penanganan stunting bukan single problem, tapi multi problem. Data menjadi yang utama karena menjadi bagian penting. Untuk itu terkait data dia meminta harus di cek betul, valid dan hati-hati dalam pengelolaan serta pemanfaatan, khususnya yang di lapangan dalam menginput data migrasi dari luar daerah. Kepala DPPKB Kota Bogor, Anas Rasmana melaporkan, selain penurunan angka 2.363 berdasarkan hasil penimbangan bayi balita pada bulan Agustus menjadi 1.849. Turut dilaporkan angka yang berisiko stunting turun dari 21 ribu menjadi 19 ribu. Selanjutnya berdasarkan hasil survei intervensi dari program Penting Lur sebanyak 1.000 anak stunting berhasil menurunkan hingga 43 persen. “Total ada 68 kolaborator yang telah membantu percepatan penanganan stunting di Kota Bogor. Penurunan dari 2.363 menjadi 1.849 hasil penambangan balita setiap bulan, tapi dihitung Agustus 2022 sampai Agustus 2023, masih berjalan dan terus berkurang dan target Kota Bogor saat ini 15 persen dan pada tahun 2024 minimal bisa mencapai 14 persen. Harapan kami program Penting Lur dapat dilanjutkan karena penting dan bisa diupayakan untuk yang berisiko stunting,” kata Kepala DPPKB Kota Bogor, Anas Rasmana. Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama beberapa kepala perangkat daerah dan perwakilan Forkopimda Kota Bogor meninjau stand dan inovasi yang ditampilkan setiap kecamatan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan penghargaan bagi kecamatan yang berhasil menurunkan angka stunting di wilayahnya dengan inovasi dan kolaborasi serta dilakukan penandatangan dengan beberapa pihak untuk pencegahan dan penanggulangan stunting, salah satunya dengan Perkumpulan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Indonesia (P3SI).(Prokompim).
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Terbaik diraih Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya secara simbolis menerima penghargaan yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas di ajang Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Balai Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (6/12/2023). Usai menerima penghargaan, Bima Arya mengatakan, penghargaan ini untuk semua ASN Kota Bogor yang mencurahkan waktu tenaga dan pikirannya. Tidak saja untuk meningkatkan kualitas layanan dasar bagi warga, tetapi juga lebih maju lagi yaitu untuk menguatkan birokrasi. “Ini juga untuk mencapai target program- program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, digitalisasi dan penurunan kemiskinan,” katanya. Kegiatan penghargaan dan apresiasi yang digelar Kementerian PANRB ini dibuka secara langsung Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. "Memasuki 2024 kebijakan reformasi birokrasi yang tertuang di grand desain reformasi birokrasi 2010-2025 sudah berjalan di koridor yang tepat dan kita harapkan semakin mendekatkan kita pada birokrasi kelas dunia," ujar Ma'ruf Amin. Wakil Presiden mengatakan, menjelang dua dekade reformasi birokrasi sudah banyak perubahan yang terjadi. Instansi pemerintah dengan Indeks RB dan akuntabilitas kinerja dengan kategori 'baik' ke atas semakin meningkat. Begitupula dengan unit kerja percontohan yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di sektor-sektor strategis. "Menjadi kebanggaan juga peningkatan kualitas birokrasi Indonesia mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI) yang memberikan peringkat ke-73 dari 214 negara. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia juga naik, dari semula 64,76 pada 2022 menjadi 55,04 di 2023," sebutnya. Namun, hal ini harus menjadi dorongan untuk terus berbenah tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di pemerintahan daerah. Pasalnya, masih terdapat tantangan pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat ini Pemkab atau Pemkot dengan Indeks RB 'Baik' baru mencapai 32,68 persen atau baru 166 dari 508 pemkab/pemkot yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, lanjut Wapres, reformasi birokrasi juga belum berdampak pada pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi serta masih terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara. "Ini tantangan nyata yang harus segera diatasi, terutama dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang dibangun harusnya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah korupsi secara maksimal," tegasnya. Ia menambahkan, gubernur dan wali kota harus memastikan tercapainya RB, SAKIP dan Zona Integritas dengan fokus pada empat hal ini. Pertama, memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB, SAKIP dan instansi ZI diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan indikasi, antara lain penurunan korupsi, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua yakni memperkuat secara keberlanjutan orientasi RB berdampak sebagai target kinerja instansi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. "Ketiga yakni melakukan percepatan transformasi birokrasi berbasis digital terintegrasi dan keempat percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya untuk pengembangan MPP digital," katanya. (Prokompi)